Jakarta. Mesir berharap rezim ekspor satu pintu yang berlaku di Indonesia tidak akan mempengaruhi pengiriman minyak sawit negara tersebut.
Hampir sebulan telah berlalu sejak Jakarta memperkenalkan sistem baru yang memusatkan seluruh ekspor minyak sawit ke dalam badan pemerintah yang baru lahir: Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pengawasan yang lebih ketat ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
Minyak kelapa sawit menyumbang sebagian besar ekspor Indonesia ke Mesir. Menurut Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan Farag Elshemy, Kairo tidak mempermasalahkan kebijakan baru tersebut selama pasokan minyak sawit tidak terganggu.
“Dari pihak kami, yang terpenting adalah stabilitas arus perdagangan,” kata Elshemy kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam.
IKLAN
“Kami yakin bahwa melalui komunikasi dengan mitra kami di Indonesia, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa perdagangan minyak sawit dan komoditas lainnya tetap lancar dan bermanfaat bagi kedua negara.”
Perdagangan bilateral minyak sawit tahunan akan mencapai sekitar $1,2 miliar, kata utusan tersebut. Elshemy melanjutkan dengan mengatakan bahwa Mesir memahami alasan di balik perombakan perdagangan tersebut, dan menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari “upaya yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat pendapatan negara”.
“Mesir menghormati dan mempercayai tujuan pemerintah Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi nasionalnya,” ujarnya.
Statistik resmi menunjukkan bahwa keseluruhan perdagangan Indonesia dengan Mesir berjumlah hampir $2,4 miliar pada tahun 2025. Negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara menikmati surplus hampir $1,5 miliar. Dari Januari hingga April 2026, perdagangan telah mencapai lebih dari separuh angka tersebut, tepatnya sebesar $1,3 miliar.
Minyak sawit—minyak nabati yang ditemukan dalam barang sehari-hari seperti sampo dan bahkan makanan ringan—bukan satu-satunya komoditas yang tunduk pada rezim perdagangan baru ini. Ekspor ferroalloy dan batubara juga berada di bawah pengawasan DSI.
Untuk saat ini, pelaku usaha hanya perlu melaporkan aktivitasnya ke DSI. Badan tersebut akan mengambil alih seluruh proses ekspor paling lambat awal tahun depan. Kelompok produsen minyak sawit Gapki baru-baru ini mengakui kepada Jakarta Globe bahwa segala sesuatunya “berjalan seperti biasa” setelah masuknya DSI.
“Hanya saja ada tugas tambahan karena harus melapor ke DSI melalui portal bea cukai,” jelas Ketua Gapki Eddy Martono.
Tag: Kata Kunci:
