TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada pesenam Israel yang dijadwalkan berlaga di kejuaraan dunia di Jakarta.
Sikap pemerintah terhadap Israel tegas dan konsisten, kata Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Jakarta rencananya akan menjadi tuan rumah kejuaraan senam artistik sedunia pada 19-25 Oktober. Menurut Yusril, seperti dilansir media Israel, rencananya enam atlet mereka akan hadir. “(Pemerintah) tidak akan memberikan visa,” kata Yusril.
Yusril menyatakan, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Selain itu, sikap pemerintah juga sejalan dengan harapan masyarakat. Yusril menyebutkan, pemerintah melihat adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, dan partai politik terkait rencana kunjungan atlet Israel ke Jakarta.
Lebih lanjut, Yusril menyebutkan, keputusan pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia pun mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Dijelaskannya, memang ada surat sponsorship dari federasi senam artistik, namun karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah Indonesia yang menolak memberikan visa kepada atlet Israel, maka federasi senam artistik pun mencabut surat sponsorship yang sebelumnya mereka ajukan, kata Yusril.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan tidak akan mengizinkan kehadiran atlet Israel. Pramono juga berharap pemerintah dan organisasi mempertimbangkan kembali untuk mengundang atlet asal Israel.
Soal atlet Israel, saya selaku Gubernur dalam situasi seperti ini tentu tidak akan saya izinkan, kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Komisi Internasional DPR RI Sukamta pun mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terkait keikutsertaan atlet Israel di ajang tersebut.
Ia menyatakan, mengizinkan atlet Israel bertanding di tanah Indonesia tidak hanya berpotensi menimbulkan kontroversi publik, tetapi juga bertentangan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sejalan dengan amanat konstitusi. Mari kita pastikan tidak ada lagi penyimpangan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.
Pilihan Editor: Menjamu Atlet Israel di Jakarta Akan Menimbulkan Kemarahan Masyarakat, Kata Gubernur Pramono
Klik di sini untuk mendapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
