TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyoroti implikasi positif pencalonan Indonesia sebagai presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) masa jabatan 2026.
Dia mengatakan badan legislatif mendukung penuh langkah ini sebagai langkah menuju pencapaian tujuan internasional negaranya.
Oleh mencatat bahwa Indonesia akan mendapatkan platform untuk mengatasi masalah hak asasi manusia secara komprehensif di negara ini. Ia menegaskan, kasus-kasus terkait Papua dan orang hilang, serta pelanggaran HAM lainnya, sering dibahas dalam pertemuan PBB.
“Penuntutan pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti,” kata Oleh kepada wartawan, Jumat, 26 Desember 2025.
Ia menambahkan, terpilihnya Indonesia sebagai presiden UNHRC dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan citra negara ini di mata internasional.
“Jika Indonesia terpilih, kepercayaan dunia terhadap diplomasi negara akan meningkat,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Oleh juga berpendapat bahwa pencalonan Indonesia dapat memperkuat posisi internasionalnya, dan berpotensi membuka pintu bagi kursi permanen di Dewan Keamanan PBB di masa depan yang memiliki hak veto. “Hal ini karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan statusnya sebagai salah satu negara mayoritas Muslim terbesar,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai presiden UNHRC. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan negaranya telah mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik.
“Indonesia akan berupaya memenuhi amanah tersebut dengan segenap kemampuannya,” kata Sugiono, Jumat, 26 Desember 2025.
Seleksi akhir presiden UNHRC akan dilakukan pada pertemuan UNHRC pada 8 Januari 2026. Jika Indonesia terpilih, maka jabatan tersebut akan dijabat oleh Wakil Tetap negara untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota UNHRC untuk masa jabatan 2024–2026, setelah memperoleh 186 dari 192 suara pada pemilu di Markas Besar PBB di New York pada 10 Oktober 2025. Negara ini sebelumnya pernah menjadi anggota UNHRC pada tahun 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.
Kakek Leni Dan Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Membaca: Minister Pratikno Delivers Prabowo’s Greetings at Jakarta Cathedral
klik disini untuk mendapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News
