Defisit anggaran negara Indonesia meningkat menjadi Rp 479,7 triliun (US$28,7 miliar), atau 2,02 persen PDB, pada akhir Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pada Kamis, 20 November 2025.
Meski kesenjangan semakin besar, pemerintah menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian global.
“Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 secara keseluruhan menunjukkan pengelolaan yang cermat dan hati-hati, serta menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global,” kata Purbaya dalam konferensi pers bulanan APBN Kita November 2025 di kantornya.
Defisit bulan Oktober menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Rp 371,5 triliun, atau 1,56 persen PDB, yang tercatat pada akhir bulan September. Meski begitu, angka tersebut masih jauh di bawah pagu defisit resmi pemerintah sebesar 2,78 persen pada tahun anggaran 2025.
“Hal ini mencerminkan komitmen kuat kami dalam menjaga APBN yang efektif dan kredibel,” kata Purbaya.
Penerimaan negara tercatat sebesar Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari proyeksi, tumbuh stabil dari Rp 1.863 triliun pada bulan sebelumnya.
Purbaya mencatat peningkatan penerimaan pajak terus mendorong perbaikan, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.708 triliun atau 71,6 persen dari target. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang kuat, mencapai Rp402,4 triliun atau setara dengan 84,3 persen dari proyeksi tahunan.
Di sisi pengeluaran, belanja pemerintah meningkat menjadi Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari proyeksi tahun 2025. Menteri mengatakan belanja tersebut tetap memprioritaskan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif reformasi struktural.
Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural, kata Purbaya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan mengintensifkan pemantauan belanja kementerian dan lembaga, serta transfer ke pemerintah daerah, untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif pada bulan-bulan tersisa tahun ini.
